KY Turunkan Tim Pantau Sidang PTUN, TP Temukan Unsur Penghinaan

MAKASSAR, suaraya.news — Komisi Yudisial (KY) RI menurunkan tim pemantau persidangan gugatan Calon Wali Kota Parepare, Faisal A Sapada (FAS) di PTUN Makassar.

Turunnya Tim KY ini menyusul laporan Wali Kota terpilih Parepare, Dr HM Taufan Pawe (TP) terhadap dugaan pelanggaran pedoman perilaku hakim di PTUN. “Ada norma yang dilanggar. Dan, dalam waktu dekat saya akan dimintai keterangan oleh KY, ya saya siap,” ungkap Taufan Pawe usai sidang di PTUN Makassar, Kamis, 4 Oktober 2018.

Dalam sidang itu, majelis hakim yang dipimpin Bambang Soebiyantoro SH MH, dengan dua anggota, Dikdik Somantri SH MH, dan Moh Herry Indrawan SSos SH MH menerima permohonan Taufan Pawe sebagai pihak tergugat intervensi.

Sidang kembali diagendakan pada Kamis, 11 Oktober 2018, dengan agenda jawaban tergugat terhadap gugatan.

Taufan Pawe menekankan, kerancuan perkara ini karena apa yang dipersoalkan sangat identik dengan perselisihan hasil Pilkada (PHP) yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi saya yakin PTUN tidak berwenang mengadili perkara ini. Makanya diharapkan ada putusan sela yang identik dengan dismissal seperti di MK, karena penggugat dalam hal ini Faisal A Sapada tidak memiliki legal standing,” imbuh Taufan.

Taufan menegaskan, PTUN wajib putusan sela, karena seharusnya tidak membuka persidangan ini.

Temukan Penghinaan

Taufan Pawe juga menemukan kejanggalan yang masuk unsur penghinaan dalam posita atau rumusan dalil dalam surat gugatan penggugat.

“Ada kalimat secara jelas mengatakan saya melakukan kejahatan Pemilu dan  MK membiarkan. Itu kan menyimpang dari etika profesi pengacara yang dilakukan kuasa hukum FAS,” ungkap Taufan.

Karena itu, Taufan akan menjadikan bahan untuk balik menuntut kuasa hukum FAS atau bahkan FAS dan kuasa hukumnya atas penghinaan persidangan. “Bisa dilapor di majelis kode etik tempat organisasi pengacaranya berhimpun,” tegas mantan Ketua IKADIN Sulsel dan Wasekjen IKADIN Pusat ini. (*)