TP: Perkara TUN Tak Bisa Halangi Pelantikan Wali Kota

MAKASSAR, suaraya.news — Gugatan calon Wali Kota Parepare, Faisal A Sapada (FAS) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, diyakini tidak akan menghalangi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare terpilih, Dr HM Taufan Pawe-H Pangerang Rahim (TP).

Pelantikan tetap akan berlangsung sesuai jadwal, bahkan mungkin dipercepat. Hal ini ditegaskan Taufan Pawe yang berlatar belakang profesional hukum usai mengikuti sidang di PTUN Makassar, Kamis, 4 Oktober 2018.

“Perkara di TUN ini, saya yakin dengan keilmuan saya, tidak akan bisa menahan pelantikan saya dan Pak Pangerang Rahim, sebagai wali kota dan wakil wali kota,” tegas TP yang bergelar doktor (S3) ilmu hukum ini.

Sesuai jadwal, pelantikan gelombang kedua bupati/wali kota terpilih di Sulsel pada 20 Desember 2018. “Tapi perkembangan terakhir, kemungkinan dipercepat,” ungkap Taufan.

Menurut Taufan, ada wilayah yudikatif yakni perkara hukum, dan ada wilayah eksekutif dan legislatif yang mengatur tentang pelantikan kepala daerah.

“Jadi perkara ini tidak ada hubungannya dengan pelantikan wali kota. Rancu kalau mau dicampurbaurkan. Tidak mungkin pengadilan mau kabulkan (menahan pelantikan, red),” imbuh Taufan.

“Sesuai schedule, 20 Desember adalah pelantikan tahap kedua, tapi saya yakin akan lebih cepat,” lanjut Taufan.

Ketua Tim Pemenangan TP yang juga Ketua DPRD Parepare, H Kaharuddin Kadir meyakini hal sama.

Menurut Kaharuddin, tidak ada lagi ganjalan untuk pelantikan wali kota dan wawali terpilih. “Tinggal menunggu SK dari Mendagri, segera wali kota dilantik,” ujar Kaharuddin.

Hal sama diungkap Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam. Dia yakin, tidak ada lagi ganjalan untuk penerbitan SK dan pelantikan wali kota dan wawali terpilih.

“Perihal gugatan terhadap KPU Parepare terkait penetapan wali kota dan wawali terpilih, harus diingat, bahwa penetapan itu berdasarkan putusan MK, yang sifatnya final dan mengikat,” imbuh Rahmat.

“Jadi peradilan-peradilan yang ada di bawahnya harus tunduk pada putusan MK itu. Sehingga kami sangat yakin, gugatan itu akan ditolak PTUN,” tandas Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini. (*)