KI Pusat Gelar Diskusi Media

Diskusi media KI Pusat, (dari kiri) Komisioner Wafa Patria Umma, Ferdinandus Setu, Ketua KI Pusat Gede Narayana dan Kabagum Nunik Purwanti.

JAKARTA, suaraya.news — Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar kegiatan Diskusi Media guna mendapatkan masukan tentang pentingnya mendorong keterbukaan informasi publik di era teknologi digital sekarang ini. Acara Diskusi Media yang menghadirkan dua Narasumber dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di Operation Room Lantai 2 Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta pada Senin (03/12) ini.

Pada acara Diskusi Media KI Pusat tersebut, menghadirkan Narasumber Direktur Jawa Pos Radar Malang dan Direktur Malang Intermedia Digital Kurniawan Muhammad dengan tema: Peran Media dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Era Teknologi Digital. Narasumber Komisioner Bidang AdvokasiSosialisasi Edukasi Wafa Patria Umma bertema: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Era Teknologi Digital dipandu Moderator Plt Kabiro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu.

Wafa Patria Umma menjelaskan bahwa pada era teknologi digital yang semakin menguat membuat arus informasi yang menyebar kepada publik juga semakin deras. “Informasi yang diterima oleh publik dapat berasal dari segala arah.Baik itu informasi yang berasal dari
pemerintah, media massa, ataupun masyarakat mandiri,” kata Wafa menjelaskan.

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi Informasi Pusat telah melakukan sejumlah program kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun2018 dan hal ini perludi ketahui oleh masyarakat atau publik. Menurutnya, pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi
tercermin pada hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik tahun 2018 dan sejumlah sengketa informasi yang cukup menyita perhatian publik.

Terbukti, Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar sebanyak sembilan register persidangan sengketa informasi di Kantor Sekretariat KI Pusat lantai 1 Wisma BSG Jl. Abdul Muis 40 Jakarta Pusat pada Senin (03/12) pagi hingga siang ini. Sementara pada Selasa (04/12) KI Pusat akan melaksanakan persidangan sengketa informasi sebanyak 11 register. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana pada acara Diskusi Media KI Pusat di Gedung Kemenkominfo, Senin (03/12).

Lebih lanjut Gede Narayana menyampaikan bahwa KI Pusat bertugas untuk menjalankan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon. Pemohon Informasi Publik menurut Gede Narayana adalah setiap individu yang memiliki identitas KTP, Kelompok Orang, dan Badan Hukum sedangkan Termohon adalah Badan Publik (BP), seperti Kementerian, Lembaga Non Struktural, Perguruan Tinggi Negeri, Partai Politik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lainnya selama anggarannya diperoleh sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD. (*)