Tiga Kiat BKD Atasi Persoalan Keuangan, PAD Parepare Lampaui Target

PAREPARE, suaraya.news — Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare memiliki sedikitnya tiga kiat membenahi persoalan keuangan daerah dan memacu peningkatan pendapatan daerah.

Plt Kepala BKD Parepare, H Amran Ambar mengatakan, dalam dua bulan terakhir dia mempelajari persoalan keuangan di Parepare, dan akhirnya menerapkan ketiga kiat itu.

Yang pertama, proses pelayanan pencairan dengan cara konvensional tidak lagi dengam sistem kapling Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dia mengungkapkan, sebelumnya ada verifikator yang datang ke kantor pukul 09.00, sudah pulang pukul 14.00, jika pekerjaannya sudah selesai atau sengaja menumpuk pekerjaan.

“Tahun 2019 diubah, tidak lagi verifikator kapling SKPD tapi ada loket pelayanan yang tersedia. Siapa bekerja banyak dialah yang dapat reward atau insentif,” papar Amran, Jumat, 7 Desember 2018.

Alasan Amran menerapkan sistem seperti itu untuk memacu kinerja verifikator lebih baik sehingga tidak ada lagi pekerjaan menumpuk khususnya di akhir tahun. “Intinya semua verifikator tidak tinggalkan bengkalai sebelum pulang,” tegas Amran.

Kedua, untuk optimalisasi pendapatan dilakukan insentifikasi pendapatan melalui informasi dan teknologi (IT). Ini untuk menghindari kebocoran yang mungkin saja dilakukan oknum pemungut pajak, obyek pajak atau oknum BKD. “Desember ini kita sudah terapkan,” lanjut Amran.

Ketiga, selaku Bendahara Umum Daerah, dia selalu melihat likuiditas pendataan, dan menghindari pencairan dana-dana tidak jelas.

“Termasuk dana Silpa bisa diprediksi lebih awal hingga dana yang bisa dimanfaatkan, salah satunya dengan didepositokan,” ungkap Amran.

Menurut Amran, meski saat ini dia merangkap Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, namun memiliki latar belakang akuntansi sehingga dia juga mampu bergelut di bidang keuangan.

Buktinya, dua bulan jelang berakhirnya tahun anggaran 2018, pendapatan asli daerah (PAD) melalui BKD sudah capai target.

Bahkan dari 10 jenis penerimaan PAD, per akhir Oktober 2018, tiga di antaranya yakni pajak sarang burung walet, BPHTB, dan PBB melampaui target di atas 100 persen. Sementara yang lainnya berada pada kisaran 97-99 persen.

“Semua yang saya lakukan adalah kerja-kerja ikhlas. Apa yang saya lakukan adalah mengentejawahkan amanah. Karena prestasi adalah ibadah,” tandas Amran. (*)