Ada Juknis, Parepare Siap Angkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

PAREPARE, suaraya.news — Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang pengangkatan tenaga atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di seluruh Indonesia.

Tetapi khusus Pemkot Parepare belum bisa melaksanakan regulasi itu karena pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) terkait PP No. 49 tahun 2018.

Pemkot masih terkendala Juknis sehingga belum bisa mengambil kebijakan untuk merekrut tenaga P3K.

Hal ini diungkap Kepala Bidang Perencanaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPSDM Parepare, Ramli AP MSi.

“Pemerintah pusat sudah keluarkan PP 49 tahun 2018 tentang perekrutan tenaga PPPK (P3K) namun kita belum bisa berbuat banyak karena tidak jelas petunjuknya sehingga kami menunggu lagi Juknis dari pusat tentang tata cara perekrutan tenaga P3K itu,” ungkap Ramli.

Ramli menekankan, jika pemerintah pusat sudah mengeluarkan Juknisnya, maka Pemkot Parepare segera melakukan perekrutan tenaga P3K bukan lagi istilah honorer daerah.

Mereka digaji seperti ASN (Aparatur Sipil Negara) hanya bedanya soal tunjangan tidak ada. Penerimaan juga harus seleksi dan buka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat menjadi tenaga P3K.

Teknis pelaksanaan, formasi serta tahapan seleksi PPPK bakal diatur dalam petunjuk teknis. “Lahirnya regulasi PP 49 tahun 2018 maka tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer di pemerintahan, yang ada hanya perekrutan tenaga P3K resmi digaji oleh pemerintah,” tandas Ramli. (*)