Bupati Pasangkayu Evaluasi Kinerja OPD, 2019 Bergerak Lebih Cepat

PASANGKAYU, suaraya.news — Mengawali tahun baru 2019, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengundang pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pada evaluasi kinerja di ruang pola Kantor Bupati Pasangkayu, 3 Januari 2019.

Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengemukakan, rapat evaluasi itu bertujuan menuntaskan semua permasalahan yang terjadi pada tahun 2018.

Sekaligus melakukan refleksi, agar pelaksanaan program tahun 2019 mendatang benar-benar bisa maksimal dan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sama.

“Penekanan saya kepada seluruh OPD, persoalan 2018 tentu banyak catatan-catan yang perlu kita lihat termasuk catatan sejauh mana mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan. Kedua bagaimana memaksimalkan pelaksanaan manajemen pemerintahan, dan ketiga apa yang belum dilakukan di tahun 2018,” imbuh bupati.

Bupati dua periode itu meminta semua OPD sudah melakukan persiapan maksimal di awal tahun 2019 ini. Agar realisasi program pada tahun 2019 bisa dipercepat dan tepat waktu.

Dia juga menegaskan penegakan kedisiplinan pegawai di tahun ini harus lebih ditingkatkan. Sebab itu menjadi salah satu pra syarat dasar suksesnya pelaksanaan program di 2019.

Kemudian komunikasi dan kerja sama lintas OPD dan lembaga lain mesti lebih diperbaiki.

Selanjutnya, di 2019 ini Agus juga menginginkan semua Perda yang telah ada diberlakukan secara maksimal.

Dia meminta OPD terkait untuk segera mempersiapkan draf Perbup sebagai penjabaran teknis dari Perda tersebut.

“Kepada para kepala dinas penekanan saya manajemen organisasi harus diperbaiki. Berdayakan semua jajaran di bawahnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga mereka juga betah karena merasa diberi tanggung jawab. Kalau sudah seperti itu roda organisasi pasti berjalan dengan baik,” pesannya.

Sekretaris Kabupaten Pasangkayu Firman menambahkan, penyampaian laporan kegiatan tahun 2018 dari masing-masing OPD untuk tahun ini juga mesti dipercepat.

Mesti sudah rampung pada akhir Februari 2019. Sebab, tenggat waktu penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) berakhir pada 31 Maret 2019.

“Mengenai kedisiplinan ASN, di tahun 2018 ada sejumlah ASN yang telah disidang kode etik beberapa di antaranya diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian yang lain penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatannya, serta beberapa sanksi lainnya. Tahun 2019 Perda tentang penegekan disiplin ASN akan diberlakukan maksimal,” tegasnya.

Rapat evaluasi dipimpin Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, didampingi oleh Wakil Bupati Muhammad Saal, dan Sekkab Firman. Hadir pula dalam rapat itu para asisten, staf khusus, dan para pimpinan OPD. (*)