DPRD Siap Hearing Pemprov Sulbar Soal Pemberhentian ASN Terlibat Korupsi

MAMUJU, suaraya.news — Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya siap memediasi aspirasi masyarakat dengan hearing bersama Pemprov Sulbar.

Itu terkait keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat kasus korupsi.

Aspirasi yang meminta agar pemberlakuan keputusan itu ditunda datang dari Forum Marwah ASN Republik Indonesia (FMARI) Sulawesi Barat.

Munandar Wijaya didatangi sejumlah anggota FMARI saat ingin naik kendaraan dinasnya menuju Kantor DPRD Sulbar, usai menghadiri acara di Kantor Gubernur Sulbar, belum lama ini.

Saat itu, anggota FMARI meminta kepada Munandar Wijaya agar ikut mendukung penundaan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di Sulawesi Barat .

Keputusan PTDH itu merupakan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 182/6597/sj nomor 15 tahun 2018.

Alasan FMARI meminta penundaan pemberlakuan SKB itu karena pada 10 Oktober 2018 telah didaftarkan uji materi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d pada Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Menurut mereka, sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal uji materi itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khususnya, idealnya tidak melakukan pemberhentian.

“Kami harap DPRD Sulbar, bisa menjadi solusi masalah kami, minimal menunda dulu proses pemecatan. Kalau se-Sulbar jumlahnya saya tidak tahu tapi kalau khusus di Pemrov saja sekitar 20 orang anggota kami,” ungkap Hendra, Sekretaris FMARI Sulbar.

Munandar Wijaya meminta FMARI untuk melayangkan surat ke DPRD Sulbar agar dilakukan pertemuan antara FMARI dan Pemprov Sulbar untuk memecahkan permasalahan ini.

“Kami akan agendakan hearing bersama dengan Pemprov Sulbar, mencari solusi terbaik atas masalah ini. Posisi kami hanya memberikan masukan kepada eksekutif agar tidak terjadi kekosongan hukum serta terjadi putusan atas hukum yang belum inkracth,” kata Munandar.

Munandar secara pribadi mengaku mendukung agar pemecatan di lingkup Pemprov Sulbar, tidak dilakukan dulu sebelum ada putusan MK. (*)