Pagu Indikatif dan Dana Kelurahan di Parepare Capai Rp16 M, Rahmat Harap Sentuh Pemberdayaan Masyarakat

PAREPARE, suaraya.news — Kecamatan Bacukiki Barat medapatkan porsi paling banyak dalam pendistribusian alokasi anggaran Pagu Indikatif Wilayah tahun 2020 di Kota Parepare. Nilainya sebesar Rp2.584.864.434.

Anggaran inu akan dialokasikan ke enam kelurahan di wilayah Bacukiki Barat. Setelah Bacukiki Barat, Kecamatan Bacukiki mendapatkan anggaran sebesar Rp2.426.439.204 yang akan dialokasikan ke empat kelurahan.

Sedangkan Kecamatan Soreang sebesar RpRp2.128.586.941 yang akan dialokasikan ke tujuh kelurahan dan Kecamatan Ujung, porsi paling kecil yakni sebesar Rp1.753.361.764 yang akan dialokasikan ke lima kelurahan.

Total alokasi Anggaran Pagu Indikatif di Parepare tahun ini mencapai Rp8.893.252.342.

Jika ditambah dengan Dana Kelurahan dari pemerintah pusat senilai Rp8 miliar, maka total dana yang dialokasikan di kelurahan di Parepare senilai Rp16 miliar.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam mengatakan pengalokasian anggaran tersebut ke masing-masing kecamatan nantinya akan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Walikota (Perwali). “Dalam penggunaan pagu indikatif wilayah kecamatan wajib mendukung terwujudkan visi misi Kota Parepare dan merupakan prioritas kebutuhan wilayah berdasarkan analisis objektif data-data yang jelas hasil muserenmbang secara berjenjang,” katanya.

Selain itu, kata Rahmat, pengalokasian anggaran pagu indikatif wilayah ini juga untuk pemberdayaan masyarakat.

“Pemberdayaan masyarakat bisa dalam bentuk bantuan peralatan usaha. Kalau untuk kelompok usaha nilainya sebesar Rp30 juta, sedangkan untuk perorangan hanya sekitar Rp15 juta,” katanya.

Dia menegaskan, alokasi anggaran pagu indikatif wilayah tidak bisa membiayai operasional atau honor atau transpor RT/RW, LPMK, imam masjid, imam kelurahan, pegawai sara’, guru ngaji, posyandu dan poskeskel. “Anggarannya untuk sarana, prasrana dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Dia menjelaskan, peraturan daerah (Perda) Pagu Indikatif Wilayah sudah ditetapkan pada rapat paripurna pada akhir tahun 2018.

“Setiap tahun anggarannya dibahas dan diputuskan oleh DPRD terkait besaran anggaran kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Dia menyebutkan, penentuan besaran anggaran melalui indikator jumlah penduduk, luas wilayah,  jumlah UMKM, jumlah petani/nelayan, buruh dan target PBB.

Dijelaskan Rahmat, untuk Dana Kelurahan yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare sebesar Rp8 miliar masih ditunggu petunjuk teknis (juknis) penggunaannya.

“Katanya sudah ada juknis, tapi tentu harus dikaji dulu. Karena penggunaan dana kelurahan ini mirip-mirip dana desa. Hanya saja, dana kelurahan pengelolaanya bukan langsung di masing-masing kelurahan. Beda dengan Alokasi Anggaran Desa (ADD) dikelola langsung oleh pemerintah desa karena ada ketentuannya dalam Undang-undang (UU) Desa,” tegas Rahmat.

Olehnya itu, kata Rahmat, alokasi anggaran pagu indikatif wilayah dengan dana kelurahan nantinya akan dilakukan sinkronisasi.

“Kedua program tersebut tentunya melihat pada azas manfaatnya. Yakni rohnya kepada untuk memberi ruang agar masalah di lingkungan paling bawah, misalnya di RT/RW ada jaminan program terlaksana dan terakomodir dalam APBD. Seperti program pemberdayaan masyarakat, yakni bantuan pertukanganan dan lainnya,” tandas Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini. (*)

Alokasi Anggaran Pagu Indikatif Parepare: Rp8.893.252.342

1. Kecamatan Soreang (7 Kelurahan) Rp2.128.586.941.

2. Kecamatan Ujung (5 Kelurahan) Rp1.753.361.764.

3. Kecamatan Bacukiki (4 kelurahan) Rp2.426.439.204

4. Kecamatan Bacukiki Barat (6 kelurahan) Rp2.584.864.434.