Tunggu Surprise Mutasi Pemkot Parepare

PAREPARE, suaraya.news — Isu mutasi mulai berhembus di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

Meski belum ada informasi resmi soal kepastian mutasi itu, namun pasca seleksi terbuka atau lelang pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIB lingkup Pemkot Parepare, mutasi dimungkinkan dalam waktu dekat.

Sekretaris Daerah Kota Parepare, H Iwan Asaad tidak menampik soal rencana mutasi, namun dia masih merahasiakan waktu pastinya.

“Tunggu saja surprise (kejutan, red) mutasi Pemerintah Kota Parepare,” kata Iwan Asaad usai pembukaan Musrenbang RPJMD di Hotel Bukit Kenari, Rabu, 9 Januari 2019.

Hasil seleksi terbuka sudah final pada 28 Desember 2018, namun untuk pelantikan pejabat terpilih masih harus melalui proses izin dari Mendagri.

Karena kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi atau pelantikan pejabat enam bulan setelah dilantik kecuali atas izin Mendagri.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe-H Pangerang Rahim dilantik pada 31 Oktober 2018, yang berarti tidak boleh melakukan mutasi dalam waktu sampai dengan 30 April 2019.

Setelah melewati tanggal itu, atau pada Mei 2019, Wali Kota Parepare sudah bebas melakukan mutasi tanpa perlu izin Mendagri.

Sementara berdasarkan hasil seleksi terbuka masing-masing pada jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, peringkat pertama Hj Amina Amin, peringkat dua HM Iskandar Nusu, dan peringkat tiga Suriani.

Jabatan Kepala Dinas Perpustakaan, peringkat pertama Jumadi, menyusul Haryanto, dan Amina Amin.

Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, peringkat pertama diraih Iskandar Nusu, kedua Eko W Ariyadi, dan ketiga Jumadi.

Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), peringkat pertama Samsuddin Taha, kedua Eko W Ariyadi, dan ketiga Amina Amin.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada peringkat pertama HM Anzar, kedua Awaluddin, dan ketiga Jumadi.

Dan jabatan Direktur RSUD Andi Makkasau, peringkat pertama dr Hj Renny Anggraeny Sari, kedua dr Hj Nevy Shinta Damayanti, dan ketiga drg Hj Andi Cenrara.

Namun berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 115 ayat 4 disebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini wali kota memilih satu nama dari tiga nama yang terpilih untuk ditetapkan dan dilantik menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Nilai tertinggi bukan jaminan
untuk lolos sebagai pejabat yang akan menduduki setiap jabatan dimaksud. Karena aturannya adalah mengusulkan tiga nama untuk dipilih salah satunya pada setiap kategori jabatan untuk ditetapkan,” tegas Sekda Iwan Asaad.

Jika mutasi dan pengisian jabatan ini berlangsung maka praktis terjadi pergeseran dan promosi, yang memungkinkan gerbong mutasi bergerak besar-besaran. (*)