Izin Mendagri Turun, Wali Kota Parepare Lantik Kepala Satpol PP, 5 Jabatan Menyusul

JAKARTA, suaraya.news — Izin Menteri Dalam Negeri untuk mengisi dan melantik pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIB Pemkot Parepare, turun.

Izin itu keluar pukul 16.00 Wib, Senin, 14 Januari 2019. Izin itu yang menjadi dasar Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe melantik pejabat eselon IIB Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Parepare, HM Anzar, Senin malam, 14 Januari 2019, di Mess Pemkot Parepare di Jakarta.


Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parepare, Adriani Idrus mengatakan, baru satu yang dilantik dari enam jabatan eselon IIB yang akan diisi.

Lima jabatan lagi yang segera menyusul diisi adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat Setdako Parepare, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bappeda, dan Direktur RSUD Andi Makkasau.

“Dengan keluarnya izin itu maka dapat dilakukan pelantikan. Nah, yang baru diisi ini adalah jabatan Kepala Satpol PP diisi,” terang Adriani Idrus.

Pengisian Kepala Satpol PP itu karena berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 disebutkan bahwa usia ASN paling tinggi 56 tahun untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama.

“Maka dengan itu, Kemendagri  meminta kami segera melakukan pelantikan. Karena dalam persetujuan itu terdapat satu orang yang akan melewati usia 56 tahun, jika dilakukan setelah tanggal 14 Januari. Pak Anzar akan lewat usianya jika tidak dilantik sebelum pukul 24.00 di tanggal 14 Januari,” beber Adriani.

Adriani mengungkapkan, pelantikan itu digelar di Jakarta, berkaitan dengan surat izin dari Menteri Dalam Negeri yang selesai menjelang sore hari waktu setempat. Apalagi di Jakarta, kata dia, Pemerintah Kota Parepare memilki kantor mess tersendiri.

“Karena pada waktu yang bersamaan itu juga Kota Parepare mendapat Adipura, dan ada beberapa pejabat eselon II, III, dan IV yang hadir. Artinya sudah prosedural melakukan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama,” lanjut Adriani.

Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe mengatakan, pelantikan sudah tidak ada masalah lagi karena sudah mendapatkan izin dari Mendagri.

“Peristiwa yang luar biasa karena bertepatan dengan penerimaan Piala Adipura. Di sinilah pemerintah selalu hadir, dan kita diperhadapkan untuk menguji eksistensi sebagai penyelenggara negara. Saya memikirkan nasib dan kehidupan seseorang yang hari ini adalah deadline batas waktu untuk menduduki jabatan eselon IIB,” ungkap Taufan Pawe.

Taufan Pawe menambahkan, keputusan yang baru keluar pukul 16.00 Wib itu, juga telah mendapatkan persetujuan dari Pemprov Sulsel.

HM Anzar yang meraih peringkat pertama hasil seleksi terbuka (lelang jabatan) pun berhak dipromosikan jadi pejabat eselon IIB, bertepatan dengan deadline usia pengangkatan dirinya pada 14 Januari 2019.

Karena itu setelah dilantik, Taufan Pawe berpesan kepada Kasatpol PP yang baru untuk memperlihatkan kinerja baik.

“Ingat di pundak saudara itu ada amanah besar. Satpol PP sebagai tangan kanan Wali Kota. Satpol lah yang harus menegakkan Perda dan produk hukum Pemerintah Kota Parepare,” ingat Taufan Pawe. (*)