Pemohon: Informasi HGU Bisa Redam Konflik

Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI)Pusat Hendra J Kede (tengah) beranggotakan Romanus Ndau Lendong (kiri) dan Arif Adi Kuswardono (kanan)

JAKARTA, suaraya.news — Pemohon Informasi Publik dari LSM Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace Southeast Asia Indonesia Association) membantah jika permohonan informasi tentang pemilik 400 ijin Hak Guna Usaha (HGU) Kehutanan di Papua dapat menimbulkan gangguang keamanan. Justru pengajuan permohonan informasi tentang pemilik HGU Kehutanan dapat meredam konflik di Papua karena memperjelas status kepemilikan ijin HGU ke masyarakat sehingga penguasaan secara illegal yang dapat menimbulkan konflik dapat dihindari.

Kuasa Pemohon menyampaikan hal tersebut ke KI Online usai persidangan sengketa informasi dengan register 011/IV/KIP-PS/2018 antara Greenpeace Southeast Asia terhadap Termohon dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).Persidangan itu dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI)Pusat Hendra J Kede beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (04/02).

Sementara Kuasa Termohon yang juga hadir dalam persidangan lanjutan tersebut menyatakan menutup informasi yang diminta Pemohon karena dikhawatirkan akan mengganggu keamanan negara jika dibuka. Apalagi saat ini menurutnya telah telah terjadi aksi permintaan referendum sekelompok orang Papua ke PBB, sehingga jika informasi HGU ini dibuka dapat menunjukkan kekayaan alam di Papua kepada asing.

MK memutuskan untuk melakukan sidang tertutup pada 18 Februari 2019 guna memeriksa informasi yang dinyatakan termohon telah dikecualikan melalui uji konsekuensi. Juga MK minta kepada termohon untuk menghadirkan saksi pada persidangan terbuka berikutnya.

Dua Permohonan Dicabut, Dua Gugur

Persidangan sengketa informasi publik di Komis Informasi (KI) Pusat berlangsung cepat setelah dua register sengketa sudah dinyatakan dicabut yaitu register nomor 030/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon dari Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) terhadap Termohon BP3TKI Serang dan 029/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap BNP2TKI. Kedua register itu dicabut pemohon dengan alasan bahwa kedua pemohon telah memberikan informasi yang diminta.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Arif Adi Kuswardono bersama anggota Romanus Ndau Lendong dan Gede Narayana didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (04/02), juga bacakan dua putusan gugur sekaligus. Masing-masing register 024/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Pelayaran Marunda dan register 025/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Transportasi Darat, putusan gugur ditetapkan MK karena menilai permohonan pemohon tidak memenuhi jangka waktu sebagai diatur dalam Perki 1 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaia Sengketa Informasi (SLPPSI) Tahun 2013.

Sisanya dua register masih dengan pemohon yang sama, masing-masing register 023/IV/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia masih dilanjutkan ke proses mediasi dengan mediator Komisioner Muhammad Syahyan. Sementara register 021/III/KIP-PS/2017 antara Pemohon terhadap Badan Pertanahan Wilayah Administrasi Jakarta Timur akan dilakukan pemanggilan sidang berikutnya untuk mendengarkan termohon. (*)