Wali Kota Parepare Perjuangkan PPPK ke Pusat, Anggaran Jadi Dilema Daerah

PAREPARE, suaraya.news — Pemerintah pusat sudah membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tahun 2019.

Pada tahap pertama ini penerimaan dikhususkan untuk tenaga honorer kategori dua (K2).

Parepare mendapat 133 formasi, dengan rincian, 130 tenaga guru, satu kesehatan (perawat), dan dua penyuluh pertanian.

Hanya saja menjadi dilema Pemerintah Daerah (Pemda) adalah kemampuan anggaran untuk menerima P3K itu.

Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe mempertanyakan rekrutmen P3K ini, karena anggarannya membebani daerah.

Karena itu, dia akan memperjuangkan ke pusat, dengan menegosiasikan  anggaran bagi P3K ini.

“Rekrutmen P3K ini di daerah kami yang dapat getahnya. Karena itu saya akan pertanyakan ke pusat, memperjuangkan kepastian anggarannya,” tegas Taufan Pawe.

Dia juga mempertanyakan passing grade P3K yang tinggi, padahal seharusnya dibedakan dengan rekrutmen CPNS umum.

“Kalau mau selamatkan honorer, tidak ada kata lain turunkan passing grade.
Bedakan dengan CPNS umum,” imbuh Taufan Pawe.

Pada penerimaan tahun ini kata dia, ada 150 ribu formasi secara nasional. Dibagi dua kali penerimaan, masing-masing 75 ribu formasi. Rinciannya, 50 ribu formasi tenaga guru dan 25 ribu tenaga teknis setiap penerimaan.

Sekda Kota Parepare, H Iwan Asaad AP MSi membenarkan, yang menjadi persoalan saat ini adalah anggaran untuk 133 formasi P3K yang direkrut di Parepare.

Karena, kata dia, gaji yang perlu disiapkan sekitar Rp6 milliar, namun anggaran itu belum dimiliki Pemkot Parepare.

“Hal inilah yang dilaporkan secara rinci oleh Kepala BKPSDMD Parepare ke Bapak Wali Kota. Namun, kami akan tetap negosiasi supaya mereka nantinya dapat digaji oleh Pemerintah Pusat,” tegas Iwan Asaad.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parepare, Ir H Laetteng MSi membenarkan, Pemkot tengah menegosiasikan anggaran P3K itu ke pusat.

“Anggarannya lumayan besar Rp6 miliar, dan Parepare tidak memiliki anggaran sebesar itu. Inilah yang tengah diperjuangkan pak wali kota, dengan menegosiasikannya ke pemerintah pusat,” kata Laetteng. (*)