Organisasi Perempuan, DPRD Hingga Profesional Siap Beraspirasi di Musrenbang Perempuan Parepare

PAREPARE, suaraya.news — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan menjadi ruang aspirasi bagi kaum perempuan untuk berperan serta dalam proses pembangunan di Parepare.

Musrenbang Perempuan tingkat Kota Parepare rencananya digelar 21 Maret 2019 di Balai Ainun Habibie.

Ratusan peserta siap berpartisipasi mulai dari unsur organisasi perempuan, profesional, legislator perempuan, pimpinan instansi perempuan, kepala sekolah perempuan hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepastian ini terungkap dalam rapat koordinasi persiapan Musrenbang Perempuan di Bappeda Parepare, Rabu, 13 Maret 2019.

Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen mengatakan, yang berbeda dari Musrenbang Perempuan kali ini adalah pelibatan organisasi profesional.

Peserta Musrenbang Perempuan yang terdata sementara 111 orang. Itu terdiri dari berbagai unsur mulai dari SKPD atau OPD, DPRD, organisasi perempuan, TNI (Persit), Polri (Bhayangkari), BKMT, Koalisi Perempuan Indonesia, organisasi profesional seperti IDI, IBI, IGI, ICMI, Iwapi, kalangan pengusaha perempuan, kepala sekolah perempuan, perwakilan SMP, SMA, SMK, dan stakeholder terkait lainnya.

“Pelibatan organisasi profesional dan pengusaha perempuan ini karena mereka bersentuhan langsung dengan dunia usaha dan kepentingan perempuan. Mereka bisa berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang dunia usaha perempuan,” kata Zulkarnaen.

Ada empat isu yang akan dibahas dalam Musrenbang Perempuan. Di antaranya tentang hukum, politik dan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perempuan, serta kesehatan perempuan.

Anggota DPRD Parepare Andi Nurhanjayani meminta agar sebelum masuk ke pembahasan isu, dipresentasikan dulu aspirasi perempuan yang terakomodir dalam Musrenbang Perempuan 2018, sehingga menjadi bahan tindak lanjut untuk Musrenbang Perempuan 2019.

“Musrenbang Perempuan 2019 ini kan untuk tahun anggaran 2020, sehingga sebaiknya dipresentasikan dulu hasil Musrenbang Perempuan 2018 yang masuk di 2019. Apa-apa yang jalan, apa belum terakomodir, sehingga menjadi bahan tindak lanjut untuk diusulkan kembali atau ditambahkan,” pinta Nurhanjayani.

Tokoh perempuan lainnya yang juga mantan anggota DPRD Parepare, Hj Zaenab Syamsuddin meminta SKPD terkait lebih peka terhadap aspirasi perempuan.

“Jangan nanti kami usulkan, tapi tidak jelas pelaksanaannya. Seperti pendidikan politik untuk perempuan yang kami usulkan di Kesbangpol, itu kami tidak tahu bagaimana pelaksanaan dan hasilnya,” tandas Zaenab Syamsuddin. (*)