Taufan Pawe Kecewa dr Yamin Tak Serahkan LHKPN

PAREPARE, suaraya.news — Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe menunjukkan kekecewaannya kepada salah satu pejabat lingkup Pemkot Parepare, yang tidak patuh pada aturan.

Kekecewaan itu diungkap di hadapan sejumlah pejabat usai melantik Staf Ahli Drs Muhlis Salam MSi dan Kepala Pelaksana BPBD Parepare, Drs Rusli di ruang pola Kantor Wali Kota, Selasa, 2 April 2019.

Pejabat yang dimaksud adalah dr H Muhammad Yamin, Staf Ahli Pemkot Parepare, dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare.

dr Yamin tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai batas waktu yang ditentukan.

Imbasnya, Parepare tidak mencapai 100 persen penyerahan LHKPN tahun 2018. Parahnya lagi, selain tidak menyerahkan LHKPN 2018, dr Yamin juga tidak menyerahkan LHKPN 2017.

“Semua daerah laporkan LHKPN 100 persen, sementara Parepare tidak. Ada nama dr Yamin tidak masukkan LHKPN. Saya kecewa sekali,” ungkap Taufan Pawe dengan nada kecewa.

Dia menekankan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjatuhkan sanksi jika ada penyelenggara negara yang tidak patuh, seperti tidak menyerahkan LHKPN. “Anda bukan orang berintegritas kalau tidak memasukkan LHKPN,” tegas Taufan Pawe.

Kekecewaan Taufan beralasan. Sebab dia sudah mendengung-dengungkan soal integritas, patuh pada aturan, tidak korupsi, namun ada pejabatnya yang tidak patuh.

“Jangan integritas hanya dimaknai sebagai simbol. Tapi kita harus bergerak, semua harus bergerak. Ingat kita dipantau KPK. Integritas tidak sebatas jujur, loyalitas, tapi luas pengertiannya,” imbuh Taufan.

Taufan mengemukakan, mempertaruhkan jabatan demi membangun integritas. Dia pun mengingatkan ada konsekuensi bagi pejabat yang tidak patuh. “Pak Sekda kita fair saja, ada konsekuensi jika pejabat tidak patuh,” ingat wali kota dua periode ini.

Taufan mengaku miris, di tengah banyak apresiasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Parepare, termasuk Ombudsman memberi apresiasi, ada kelakuan oknum pejabat yang tidak patuh.

“Marilah kita dukung bersama tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang berintegritas,” tandas wali kota berlatar belakang doktor hukum ini.

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (*)