Sengketa dan Pemanfaatan Hutan Alitta Jadi Perhatian Nasional

PAREPARE, suaraya.news — Kawasan Hutan Alitta di perbatasan Parepare dan Pinrang, menjadi perhatian nasional. Itu karena pemerintah pusat mempertanyakan apakah luasan wilayah Hutan Alitta masih 84 hektare dan apakah dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Hal ini diungkap Direktur Jaringan Pemantauan Ruang Publik Kawasan Timur H. Bakhtiar Syarifuddin, SE yang dihubungi di Jakarta, Jumat, 5 April 2019.


“Kita pertanyakan pemanfaatan dan kegunaan lahan Hutan Alitta itu. Lahan itu masih dalam kawasan hutan sementara ada perumahan dibangun di atasnya. Ini ada apa?,” tanya Bakhtiar Syarifuddin.

“Kan kacau, kalau kawasan hutan bisa ada terbit sertifikat kepemilikan dan berdiri bangunan yang bukan diperuntukan kepentingan pengelolaan hutan,” lanjut Bakhtiar.

Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Parepare ini menegaskan, kawasan Hutan Alitta masih berpolemik, karena diklaim oleh Pemkab Pinrang masuk di wilayahnya.

“Lahan itu diklaim oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang, sementara jelas jelas irisannya masuk wilayah Parepare,” terang Bakhtiar.

Bakhtiar mengaku telah membawa persoalan pemanfaatan Hutan Alitta ke pemerintah pusat.

Dia menekankan, harus ada optimalisasi lahan. Pemerintah Kota Parepare harus tegas soal lahan.

“BPN Pusat telah menjembatani persoalan tapal batas wilayah administrasi antara Pinrang dan Parepare. Perlu pengembalian wilayah jika sesuai Perda RT/RW Pemkot Parepare punya wilayah 84 hektare di wilayah itu. Tim Pemerintah Kota Parepare juga harus tegas soal batas wilayah. Apakah wilayah itu masih 84 hektare,” desak Bakhtiar.

Persoalan batas wilayah di Hutan Alitta, kata dia, harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Parepare saat ini.

“Karena sengketa wilayah itu yang sekarang berdiri sebuah perumahan sejak pemerintahan sebelum Wali Kota Taufan Pawe menjabat,” tandasnya. (*)