Perda No11, Alitta Adalah Hutan Lindung, Ketua FKH: Yang Melanggar, Pidana!

PAREPARE, suaraya.news — Berdasarkan Perda Kota Parepare nomor 11 tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah, pasal 4 berbunyi pemerintah daerah menetapkan kawasan konservasi alam, kawasan hutan penelitian dan winawisata (KHPW) H. Andi Mannaungi di Kompleks Hutan Alitta, Kelurahan Bukit Harapan seluas kurang lebih 84 hektare.

Sementara pasal 5 berbunyi KHPW adalah kawasan lindung yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, diklat, budi daya dan pariwisata.

Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Parepare, H Bakhtiar Syarifuddin menekankan, dalam Perda jelas mengatur soal fungsi dan pemanfaatan Hutan Lindung Alitta.

Jadi bukan untuk pembangunan perumahan. Nah, dalam pasal 35 ditegaskan, setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, adalah pelanggaran tindak pidana,” tegas Bakhtiar, Selasa, 9 April 2019.

Hal itu, kata Bakhtiar, dipertegas pada pasal 31 (d) yang berbunyi, setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kelestarian kawasan konservasi alam, yang meliputi melakukan tindakan pemanfaatan kawasan tidak sesuai peruntukan.

“Nah pada poin (f) disebutkan, mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan secara tidak sah,” lanjut Bakhtiar.

Pada pasal 32 Perda yang sama disebutkan bahwa kawasan-kawasan konservasi alam daerah dalam bentuk kawasan taman hutan penelitian dan wanawisata, kebun raya, kawasan keanekaragaman hayati, kawasan taman laut, serta kawasan bercak sungai, rawa dan estuari, dilarang diubah fungsinya atau dialihfungsikan untuk kepentingan lain dan/atau dikurangi luasnya.

“Jelas sekali kan pelanggaran kalau mengalihfungsikan kawasan konservasi alam daerah seperti Hutan Alitta. Dan Perda ini juga mempertegas bahwa kawasan Hutan Alitta itu masuk dalam wilayah Kota Parepare,” tandas Direktur Jaringan Pemantauan Ruang Publik Kawasan Timur ini. (*)