Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Ajak Gunakan Akal Sehat, Tolak Politik Uang

PAREPARE, suaraya.news — Memasuki masa tenang dan menjelang hari pemungutan suara  17 April 2019, kembali diingatkan kepada seluruh pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu agar dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan pergerakan senyap memberi “Amplop Putih” atau Money Politics kepada masyarakat pemilih.

Peringatan ini disampaikan oleh Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Parepare H. Bakhtiar Syarifuddin, SE di sela-sela Jogging Track di area Taman Mattirotasi Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Parepare, Minggu, 14 April 2019.

Dia menekankan, Money Politics atau biasa dikenal dengan “Serangan Fajar” adalah pembagian atau pemberian sejumlah uang kepada masyarakat pemilih yang dilakukan oleh si calon atau tim sukses calon, agar masyarakat pemilih yang diberikan uang bersedia memilih calon yang bersangkutan.

“Saya mengajak secara akal sehat kepada seluruh warga masyarakat pemilih, bahwasanya di masa tenang saat ini sampai jelang hari pencoblosan nantinya agar tidak mudah terpengaruh apalagi ikut-ikutan menerima serangan senyap “Amplop Putih” dari pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye yang kerap dijadikan sebagai uang pembalas jasa atas pilihan dari si calon atau tim sukses si calon,” ingat Bakhtiar.

Perilaku seperti itu, kata dia, sebaiknya sudah harus diakhiri atau jangan lagi dilakukan. Sebab di samping mencederai kualitas pesta demokrasi, juga sangat berpotensi pelakunya terjerat tindak pidana pemilu.

“Kita semua, peserta Pemilu, calon, tim kampanye dan warga masyarakat pemilih harus bersatu padu menolak dan melawan praktik-praktik politik uang yang sangat merusak tatanan Pemilu,” imbuh Bakhtiar.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 523 ayat (2) menyatakan bahwa, Setiap Pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

“Walaupun peningkatan eskalasi politik kian terasa dinamis, akan tetapi kita semua harus tetap ikut serta menjaga suasana Pemilu yang aman, tertib dan kondusif serta meminimalisir potensi terjadinya insiden politik,” tandas Bakhtiar. (*)