DPRD Parepare Bentuk Panja Bahas LHP BPK 

PAREPARE, suaraya.news — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, membentuk Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Panja beranggotakan enam orang dari semua fraksi di DPRD Parepare, ditambah tiga pimpinan DPRD sebagai koordinator.

Enam anggota Panja itu adalah H  Minhajuddin Ahmad dari Fraksi Golkar, Satriya dari Fraksi PDI Perjuangan, Musdalifah Pawe dari Fraksi PAN, HM Yusuf Nonci dari Fraksi Hannas, H Yangsmid Rahman dari Fraksi Demokrat, H Sudirman Tansi dari Fraksi Gerbang.

“Panja ini hanya bekerja selama satu minggu,” kata Ketua DPRD Parepare H Kaharuddin Kadir.

Panja bertugas untuk menelusuri penyebab sehingga Kota Parepare tidak bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018.

“Jika sudah diketahui, maka nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya,” kata Ketua Harian Partai Golkar Parepare ini.

Kabag Fasilitasi Legislasi Persidangan dan Risalah DPRD Parepare, Naim mengatakan, Panja nantinya membahas dan mencari solusi terhadap masalah temuan BPK sehingga Parepare mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018.

“Nantinya Panja akan melaksanakan pembahasan bersama tim anggaran Pemda serta konsultasi kepada wakil wali kota sebagai ketua tim tindak lanjut temuan,” terang Naim.

Hasil dari Panja nantinya dikonsultasikan ke BPK. Hasil dari konsultasi di BPK selanjutnya dilaporkan ke wali kota.

Panja terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia kerja. (*)