Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD Parepare Dinilai Rasional

PAREPARE, suaraya.news — Anggaran pakaian dinas atau seragam Anggota DPRD Kota Parepare senilai Rp398,5 juta dinilai sudah rasional, jika dibandingkan dengan daerah lain.

Ketua DPRD Parepare, H Kaharuddin Kadir dan Wakil Ketua DPRD, Rahmat Sjamsu Alam mengungkapkan, anggaran seragam itu telah melalui proses rasionalisasi, mengikuti standardisasi harga sesuai peraturan.

Bersama PPK, Fatma Muhammad, Kaharuddin Kadir merinci, anggaran Rp 398.500.000 itu untuk pengadaan 125 pasang pakaian dinas bagi 25 anggota DPRD Parepare.

Secara detail, anggaran itu dialokasikan untuk dua pasang Pakaian Sipil Harian (PSH), sehingga jumlah PSH sebanyak 50 pasang dikali nilai satuan Rp1,7 juta. Total anggaran PSH Rp85 juta.

“Nilainya sudah rasional, sesuai dengan standar harga yang berlaku dan peraturan wali kota. Namun bisa saja turun sesuai hasil pelelangan,” kata Kaharuddin.

PSH digunakan untuk mengikuti rapat paripurna yang bersifat bukan pengambilan keputusan, seperti pengumuman.

Selanjutnya, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 25 pasang. Pakaian berupa jas dengan anggaran Rp3 juta sepasang yang dipakai pada saat rapat paripurna istimewa atau kegiatan pelantikan ini hanya dianggarkan sekali dalam lima tahun. Total anggaran Rp75 juta.

Pakaian Dinas Harian (PDH) 25 pasang dengan harga Rp1,5 juta sepasang, dianggarkan Rp 37,5 juta. Pakaian ini digunakan anggota dewan ketika melakukan kunjungan kerja.

Terakhir, Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp 2 juta sepasang atau total Rp 50 juta. Pakaian lengan panjang ini dikenakan pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan.

Selain empat macam pakaian dinas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggota dan pimpinan DPRD juga diwajibkan memakai pin emas.

Di Parepare, pin emas anggota DPRD kurang lebih 7 gram seharga Rp5 juta atau dengan jumlah keseluruhan Rp 125 juta.

“Sebenarnya dalam aturan, pakaian dinas antara anggota dan pimpinan berbeda tetapi kita seragamkan semua,” ungkap Rahmat Sjamsu Alam.

Rahmat menjelaskan, pakaian seragam bagi Anggota dan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif. Pada pasal 12 PP itu tertera tentang aturan dan jenis-jenis pakaian seragam dinas bagi anggota dan pimpinan DPRD.

“Pakaian seragam atau pakaian dinas adalah perintah undang-undang. Mengenai harga, kita jauh lebih di bawah dibanding daerah lain. Di Palopo dengan jumlah Anggota DPRD yang sama dengan Parepare tetapi jumlah anggarannya Rp420 juta, kita Rp398,5 juta,” ungkap Ato, sapaannya.

Saat ini, anggaran pengadaan pakaian dinas bagi Anggota DPRD Parepare dalam tahap proses lelang.

Ketua DPRD Parepare juga sudah mengundang anggota DPRD Parepare terpilih periode 2019-2024 untuk rapat koordinasi.

Rakor yang dihadiri 20 orang caleg terpilih itu membahas terkait persiapan administrasi kelengkapan berkas untuk pelantikan mereka.

Di antaranya berkas kelengkapan administrasi berupa KTP bagi caleg terpilih, termasuk istri maupun suami. Fotokopi buku nikah bagi mereka yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi akta kelahiran semua anggota keluarga, fotokopi NPWP, fotokopi buku rekening Bank Sulselbar (BPD), akta cerai bagi yang cerai, data diri, surat keterangan kuliah bagi anak yang masih kuliah kalau ada.

“Setidaknya masih ada tiga kali lagi rapat koordinasi sebelum pelantikan. Seperti pengukuran pakaian kalau sudah dilelang, gladi kotor, gladi bersih yang sudah harus hadir lengkap bersama pasangannya masing-masing,” ingat Kaharuddin.

“Intinya kita hanya mengundang koordinasi, supaya berkas administrasi sudah lengkap sebelum pelantikan. Jadi setelah pelantikan anggota dewan bisa langsung bekerja,” tandas Ketua Harian DPD Partai Golkar Parepare ini. (*)