PAREPARE, suaraya.news — Fraksi Partai Golkar DPRD Parepare mempertanyakan soal konsekuensi anggaran ke Fraksi Nasdem, buntut fraksi itu menolak APBD TA 2020 Parepare.
Pertanyaan itu diungkap Anggota F-Golkar H Kaharuddin Kadir dalam rapat paripurna persetujuan bersama DPRD-Wali Kota Parepare terhadap Ranperda APBD 2020 di DPRD Parepare, Kamis, 28 November 2019.
“Fraksi Golkar pertanyakan, pembahasan Ranperda APBD ini sudah melalui tahapan dan mekanisme yang benar, kemudian ditolak oleh Fraksi Nasdem. Nah, bagaimana soal penggunaan anggaran untuk Fraksi Nasdem. Ini menyangkut konsekuensi anggaran khususnya yang bersentuhan fraksi seperti perjalanan dinas, gaji, dan lainnya,” ungkap Kaharuddin.
Ketua Fraksi Nasdem H Yasser Latif menimpali bahwa keputusan menolak APBD adalah sikap politik dan pendapat akhir fraksinya, tidak ada hubungannya dengan fraksi lain. “Kami siap dengan segala konsekuensinya,” tegas Yasser.
Sempat terjadi debat yang alot dalam paripurna, Wakil Ketua DPRD Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam menengahi, bahwa akan dikonsultasikan ke Kemendagri.
“Biarkan mekanisme berjalan dulu. Dalam pelaksanaan ikut atau tidak (Fraksi Nasdem, red) itu akan dikonsultasikan ke Kemendagri,” tandas Rahmat yang berasal dari Fraksi Demokrat. (*)
