Wakil Ketua DPRD Parepare Ungkap Data Bencana Belum Valid, Kerugian Membengkak, Dana Terbatas

PAREPARE, suaraya.news — Wakil Ketua DPRD Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam mengungkap data warga terdampak bencana alam di Parepare, belum valid sehingga bantuan belum diturunkan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, kata Rahmat, tidak bisa mengeluarkan dana jika data warga penerima tidak lengkap dan valid.

Hal ini diungkap Rahmat dalam forum Musrenbang Kelurahan di Kantor Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Parepare, Selasa, 21 Januari 2020.

Selain belum validnya data penerima bantuan, Rahmat juga mengungkap jika dana tidak terduga untuk membayarkan warga sangat terbatas.

Sementara kerugian warga terdampak bencana membengkak, dari data awal hanya sekitar 500 unit rumah rusak, belakangan sudah hampir mencapai 1.000 rumah rusak.

“Setelah saya telusuri, belanja tidak terduga itu ternyata hanya Rp1 miliar. Tidak ada langkah antisipasi sebelumnya. Padahal tahun lalu Rp2 miliar. Sementara volume rumah terdampak hampir 1.000,” ungkap Rahmat yang kerap disapa Ato di hadapan puluhan peserta Musrenbang yang terdiri dari ketua LPMK, ketua RW, dan stakeholder lainnya.

Rahmat menekankan, Pemkot Parepare harus memikirkan solusi terbatasnya dana tidak terduga ini.

Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini menyarankan agar Pemkot memanfaatkan dana bantuan sosial (Bansos). “Karena Bansos ini ada yang terencana dan tidak terencana. Yang tidak terencana ini bisa digunakan membantu warga yang terkena musibah,” saran Rahmat.

Selain itu, ada bantuan Pemprov Sulsel untuk penanggulangan bencana seperti dijanjikan Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah saat turun meninjau Parepare pasca bencana angin kencang dan banjir belum lama ini.

Rahmat berharap data warga terdampak bencana segera rampung dalam waktu dekat sehingga bantuan bisa disalurkan.

“Kenapa lambat, karena saat ini dalam proses pendataan. Kelurahan yang turun mendata kebingungan kalau tiba-tiba kerugian bertambah dari yang didata sebelumnya. Karena BKD tidak bisa keluarkan uang kalau datanya tidak lengkap. Sementara Kelurahan khawatir kalau data sudah diusul, ternyata masih ada yang belum terakomodir. Karena itu harus difinalkan,” tandas legislator dari Dapil Kecamatan Ujung ini. (*)