Buruh Pelabuhan dan Pedagang Asongan juga Tersentuh Bantuan
PAREPARE, suaraya.news — Realokasi dan refocusing APBD Parepare untuk penanggulangan Covid-19 menyentuh hampir semua aspek.
Anggaran senilai Rp8,3 miliar itu antara lain untuk penanganan kesehatan, penanganan Jaring Pengaman Sosial (Program Beras Peduli), penanganan masyarakat terdampak ekonomi (Pasar Murah), dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan Covid-19.
Hal ini diungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, H Jamaluddin Achmad yang dihubungi, Sabtu, 2 Mei 2020.
“Iya jadi memang keluhannya masyarakat tahu bahwa Rp8,3 miliar itu hanya Operasi Pasar Murah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam penanganan Covid-19 ini, refocusing juga menyentuh kepada pencegahan yang dilakukan oleh kecamatan, kesehatan Puskesmas, Satpol PP, perhubungan, dan lain-lain,” ungkap Jamaluddin.
Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Parepare ini mengemukakan, langkah pencegahan seperti penyemprotan dan sosialisasi ke masyarakat termasuk penjagaan batas kota itu juga butuh anggaran.
Anggarannya bersumber dari SKPD terkait yang merefocusing atau realokasi anggarannya ke penanganan Covid-19. Ada 18 SKPD lingkup Pemkot Parepare yang merefocusing anggarannya untuk Covid-19.
“Seperti penanganan kesehatan, di rumah sakit ada tenaga medis, para dokter dokter ahli yang perlu APD, perlu makan minum, dan seterusnya. Termasuk Dinas Sosial, selain bantuan Beras Peduli, juga jika ada pasien yang meninggal harus disiapkan peti dan APD para petugas yang memakamkan. Sementara di Dinas Perdagangan ada Pasar Murah dengan sasaran warga yang terdampak langsung secara ekonomi,” terang Jamaluddin.
Kemudian masih ada lagi dari APBD Sulsel melalui Bantuan Paket Sembako 700 buah. Sementara dari APBN melalui BPNT, PKH, Bansos Tunai.
Dan ini semua kita koordinasikan agar tidak ada yang dobel. Dan bagi yang terdampak lain di luar DTKS juga kita berikan bantuan melalui Posko Gugus terutama buruh pelabuhan dan pedagang asongan di pelabuhan yang dalam waktu dekat juga akan kita sentuh,” beber Jamaluddin.
Jamaluddin juga menekankan, APBN dan bantuan provinsi itu jelas data penerimanya. Untuk provinsi, bantuan kepada 700 orang akan ditambah dari Tim Gugus sekitar 100 orang di luar yang 700 tadi.
“Jadi saya kira jelas semua anggaran yang Rp8,3 miliar itu peruntukannya di masing-masing SKPD terkait,” ujar Jamaluddin.
Sementara terkait SKB Menkeu dan Mendagri terkait rasionalisasi anggaran, menurut Jamaluddin, berdampak pada pendapatan Parepare yang berkurang dari DAU, DAK, bagi hasil Pemprov. Sedangkan PAD Parepare sekitar Rp120 miliar.
“Maka kami kurangi belanja sekitar itu, selebihnya akan digunakan untuk Covid-19. Dan itu tidak sama refocusing sebelumnya yang banyak SKPD,” kata Jamaluddin.
Jamaluddin menambahkan, akan ada untuk tahap kedua nanti yang peruntukannya penanganan kesehatan, penanganan ekonomi, Jaring Pengaman Sosial.
“Akan kami alokasikan di BTT atau Bansos dan akan ditunjuk SKPD teknis untuk menangani,” tandas Jamaluddin. (*)
