PAREPARE, suaraya.news — Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe menjadi tokoh sentral dalam bedah buku secara virtual karya Prof Dr Aminuddin Ilmar, Jumat, 12 Juni 2020.
Taufan Pawe dalam bedah buku itu tidak hanya mengulas, tapi juga memberi pandangan dan kritisi.
Kritisi awal Taufan adalah judul buku yakni Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19.
Menurut Taufan, judul buku itu datar, idealnya adalah Memahami dan Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19.
Secara khusus Taufan mengulas kritisi yang dimaksud. “Persoalan dari awal yang tidak jelas. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, serta merta hanya Pemerintah Pusat sendiri, tidak melibatkan Pemerintah Daerah,” ulas Taufan yang masih terdaftar sebagai anggota PERADI ini.
Kebijakan yang paling tidak menguntungkan daerah, kata dia, adalah refocussing. Pemerintah Pusat menahan semua dana bantuan daerah, seperti DAK, terutama dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2020.
Padahal Pemerintah Pusat tidak memahami, dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, punya kemampuan yang berbeda.
“Pemerintah Pusat tidak memahami daerah-daerah itu berbeda kemampuan keuangan dan potensi daerahnya. Ada yang bagus, ada yang pas-pasan, dan ada yang kurang,” imbuh Taufan.
Taufan menekankan, idealnya DAK itu tetap disalurkan ke daerah. Tinggal Pemerintah Pusat buat regulasi beri kewenangan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah untuk menggeser anggaran digunakan optimal dalam penanganan Covid-19. Apalagi Kepala Daerah seperti diatur dalam UU memiliki hak kewenangan diskresi.
“Ini yang kurang hak diskresi seorang Kepala Daerah bertindak untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam menangani Covid-19. Padahal pemikiran kita sederhana, bagaimana masyarakat kita bisa keluar dari pandemi,” ungkap Taufan.
Namun secara umum, Taufan bangga dengan buku Prof Aminuddin Ilmar yang dinilai menjadi sumber referensi luar biasa.
Menurut Taufan, buku ini belum tuntas. Jika skala penilaian 0-100, buku ini baru di titik 60. Masih perlu dilanjutkan, terutama mengulas pemikiran konstruksi hukum pemerintahan pasca pandemi.
“Saya kagum baca bukunya Pak Prof. Dalam bukunya Pak Prof menyatakan pandemi ini butuh waktu panjang, saya kira pendapat Prof begitu karena semrawutnya dalam penanganan Covid-19. Padahal Pemda bisa diberi ruang dan kesempatan untuk berinovasi dengan hak diskresi-nya. Nah, kalau Pak Prof melanjutkan buku ini, saya akan menjadi pembaca pertama,” tandas Taufan yang menyelesaikan pendidikan S3, doktor ilmu hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Selain Taufan Pawe, menjadi narasumber dalam bedah buku itu, Ketua DPP Apindo Sulsel, Drs La Tunreng MM, Guru Besar Unhas, Prof Dr dr A Wardihan Sinrang, dengan moderator Direktur Eksekutif CRC, Herman Heizer.
Bedah buku secara virtual lewat aplikasi zoom meeting oleh Celebes Research Center (CRC) ini terbuka untuk umum. (*)
