WAJO, suaraya.news — Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Wajo, Elfrianto angkat bicara soal pemberitaan yang menyebutkan DPRD Wajo akan memanggil Bupati Wajo untuk rapat dengar pendapat (RDP). RDP ini terkait dugaan kebocoran retribusi perparkiran di Wajo.
Menurut Elfrianto, pemanggilan itu tidak tepat. “Saya kira kalau ada saudara kami dari Komisi III berkomentar tidak mungkin menyebut secara vulgar dengan kata Panggil Bupati. Karena dalam rapat kerja Komisi III hanya dikatakan akan menghadirkan pemerintah daerah dalam RDP. Arti kata pemerintah daerah adalah SKPD atau stakeholder terkait,” ungkap Elfrianto.
Elfrianto mengemukakan, untuk memanggil Bupati di DPRD itu punya etika atau mekanisme tersendiri yang harus dipahami selaku mitra sejajar atau selaku mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Menurut pandangan saya, dalam UU 23 tahun 2014 tidak diatur RDP dapat memanggil Bupati. Yang diatur adalah konsultasi DPRD dengan Bupati. Kecuali dalam hal untuk mengundang Bupati dengan kesepakatan fraksi-fraksi lainnya dalam konteks 3S untuk mendapatkan rumusan masalah saya anggap sah-sah saja. Jadi kita harus bedakan muatan makna antara kata memanggil dengan kata mengundang. Memanggil cenderung dalam tatanan garis komando, sementara mengundang berada pada tatanan koordinasi,” papar Elfrianto.
Berdasarkan PP No12 tahun 2018 rapat dengar pendapat merupakan rapat yang dilaksanakan antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
Dalam rapat kerja beberapa hari lalu antara Komisi III DPRD Wajo bersama dengan mitra kerja Dishub Wajo untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019/2020.
Komisi III menilai adanya kelemahan dalam pengelolaan PAD pada sektor perparkiran. Terdapat persoalan yang kompleks dalam pengelolaan parkir yang mengakibatkan minimnya PAD.
Karena itu, Komisi III bersepakat perlu dilakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait. (*)
Reporter: Andi Erwin, Wajo
