MAKASSAR, suaraya.news — Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19, resmi dicabut.
Pencabutan itu diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.
Dalam telegram tersebut dijelaskan bahwa tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan Covid-19, dengan pertimbangan dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan menjelang penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal di tengah pandemi Covid-19. Namun Polri tetap melakukan pengawasan dan pendisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut Polda Sulsel dan jajaran diinstruksikan oleh Kapolda agar tetap mengawal masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis tersebut.
Namun dijelaskan lagi, Polri akan tetap menjalankan tugasnya dalam rangka memastikan standar protokol kesehatan ke warga tetap berjalan.
Aparat kepolisian, kata dia, tetap akan melakukan pengawasan dan pendisiplinan soal penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.
“Polda Sulsel dan jajaran tetap akan melakukan langkah-langkah dan kegiatan untuk mendisiplinkan masyarakat agar upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat,” kata Ibrahim.
Polda Sulsel bahkan melaksanakan apel kesiapan personel dipimpin langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe diikuti jajaran Pimpinan Polda Sulsel dan personel gabungan Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, sebanyak 750 personel. “Itu dalam rangka pelaksanaan patroli dialogis percepatan penanganan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Makassar,” ungkap Ibrahim
Ibrahim menambahkan, dalam pelaksanaan patroli dialogis itu, petugas akan memberikan imbauan kepada masyarakat secara humanis dan persuasif agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. (*)
