Langgar Perwali, FKH Parepare Desak Satpol PP Turun Tertibkan Banner Proyek Tertancap di Pohon

PAREPARE, suaraya.news — Masyarakat pemerhati lingkungan hidup, Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Parepare menyesalkan masih adanya pihak yang melanggar aturan tentang lingkungan.

Salah satunya aktivitas pekerjaan proyek yang menancapkan papan proyek berbentuk banner di batang pohon. Aktivitas ini ditemukan pada pengerjaan rehabilitasi trotoar di Jalan Ganggawa Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Parepare.

Ketua FKH Parepare, H Bakhtiar Syarifuddin menegaskan, aktivitas itu telah melanggar Perwali Nomor 44 Tahun 2016, tentang Wajib Tanam dan Wajib Asuh Pohon. Itu sebagaimana termaktub pada pasal 49 huruf d dan f Perwali tersebut. Huruf d berbunyi bahwa terhadap pohon yang merupakan komponen utama RTH, setiap orang, kelompok atau badan/lembaga dilarang memasang atau menempelkan benda-benda pada pohon yang dapat mengurangi daya dukung ekologi atau estetika pohon.

Sementara huruf f berbunyi, bahwa dilarang memasang atau menempatkan baliho, spanduk atau gambar baik untuk kepentingan ucapan selamat, tanda peringatan atau pemberitahuan atas peristiwa tertentu, kampanye maupun untuk kepentingan lain.

“Pohon merupakan komponen Ruang Terbuka Hijau yang berada di jalur hijau. Karena itu FKH Parepare mendesak Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Satpol PP untuk segera melakukan penindakan dan penertiban aktivitas dimaksud,” tegas HBS, sapaan akrabnya, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Satpol PP, kata HBS, sebagai aparat Pemda yang diduduki oleh ASN telah diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan kebijakan operasional pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. “Intinya kami mendesak Satpol PP untuk segera turun melakukan operasi penertiban. Satpol PP sudah saatnya bertindak tegas. Harus ada efek jera terutama pemasangan iklan-iklan yang sudah beberapa kali dilakukan pembinaan. Sebab kalau hanya melakukan pembinaan terus menerus, tentu perbuatan dan pelanggaran pun dilakukan terus menerus,” tandas HBS yang juga Sekretaris Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Parepare.

Jika tidak segera ditindaki, HBS mengingatkan, percuma ada regulasi Pemerintah Kota Parepare yang telah diundangkan beberapa tahun namun hanya tersimpan rapi di lemari Bagian Hukum. (*)