JAKARTA, suaraya.news — Papua tampak biru dari udara. Setiap jengkal tanah dari bibir pantai hingga pegunungan tertinggi begitu subur. Bumi Papua kaya, dan menaruh harapan bagi generasinya.
Sayang, realitas yang ada, menurut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, kontras dengan penduduk Papua yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
”Inilah poin utama mengapa Presiden Joko Widodo menaruh begitu tinggi perhatiannya terhadap tanah Papua. Ruang dialog, pendekatan yang dilakukan menunjukan kita satu, tak ada pebedaan,” tutur Azis dalam keterangan resmi yang diterima Sabtu, 14 November 2020.
Rentetan peristiwa yang terpapar pada situs media baik dalam dan luar negeri, sambung Azis, secara jelas melukai hati kita sebagai bangsa yang merdeka.
”Apakah ini akan diteruskan. Sudahilah, gejolak itu. Berilah anak Papua harapan. Generasi emas itu harus tumbuh tanpa diwarnai darah yang menganga, yang tumpah di tanah Papua,” pinta Azis.
Azis Syamsuddin meyakini, pendekatan alami, yang dilakukan Presiden Jokowi sudah diterima dengan tangan terbuka. Ini seiring dengan kompromi pemenuhan hak, pembangunan infrastruktur yang kian masif.
”Jangan sampai, apa yang dilakukan Pemerintah Pasca-Era Reformasi dilukai dengan cara-cara yang tidak etis. Mencoba medegradasi karena faktor kepentingan sesaat. Saya sangat sesalkan itu,” imbuh Azis, politisi Golkar yang terus memberikan perhatiannya terhadap kondisi Papua.
Azis berulang kali mengingatkan, pendekatan alami lebih rasional dibandingkan dengan pendekatan kekerasan.
”Tak ada manfaatnya. Ketakutan, kekhawatiran selalu menghantui anak-anak Papua. Tolonglah, jangan biarkan tangis mereka pecah lagi,” keluh Azis.
Bagi wakil rakyat kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970 itu, pengungkapan kasus penjualan sejata organik, yang ternyata dilakukan oleh oknum Brimob sejak tahun 2017, sudah menandai kebenaran. Ada skenario terselubung yang terus mengganggu Papua.
”Skenario yang didesain oknum tertentu, jelas menginginkan Papua lepas dari NKRI dan mengambil keuntungan dari kekayaan yang dimiliki Papua. Tentu kita tidak tinggal diam. Papua adalah kita,” imbuh Azis.
Dan secara tegas, Azis meminta, aparat penegak hukum, mampu menuntaskan kasus penjualan senjata organik oleh oknum Brimob.
”Sudah banyak korban. Dari anak-anak hingga anggota Polri, TNI meninggal dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB),” imbuhnya.
Bagi Azis Syamsuddin, ada yang tidak selaras dengan semangat pemerintah membangun Papua. ”Fakta adanya kekerasan begitu kentara. Sementara semangat membangun Papua terus tumbuh,” terangnya.
Semangat yang tumbuh itu dibuktikan dengan langkah membangun Papua dengan dana otonom khusus (otsus). Baik untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 sebesar Rp7,8 triliun. ”Angka ini pun naik dari APBN Perubahan 2020 yakni Rp7,6 triliun,” jelas Azis.
Keberpihakan APBN terhadap pembangunan Papua, menjadi garis merah bahwa tanah Papua adalah kesatuan melekat di bumi Nusantara. ”Anak-anak Papua punya mimpi besar. Mereka generasi emas untuk bangsa ini,” tutur Azis.
DPR menginginkan adanya solusif, sikap persuasif secara berkelanjutan. Pasalnya, sejak OPM berdiri pada1963, hingga saat ini belum ditemukan solusi yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan KKB di Papua.
Azis juga meyakini, peran advokasi dari organisasi sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetap berjalan, tapi belum menyentuh pada titik sasaran.
”Apalagi selama ini fungsi advokasi dari organisasi sipil dan LSM mayoritas terpusat kepada hubungan vertikal antara pemerintah Indonesia dan masyarakat asli Papua,” pungkas Azis Syamsuddin. (*)
