JAKARTA, suaraya.news — Kemenpan-RB mengagendakan rekrutmen CPNS yang akan dimulai Maret 2021. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap rekrutmen tersebut dapat memenuhi kebutuhan prioritas baik Kementerian maupun Lembaga Negara.
Kebutuhan mendasar saat ini adalah abdi negara yang memiliki keahlian dan kemampuan baik tekhnis maupun nontekhnis. Terlebih di alam digitalisasi. SDM dituntut cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang menuntut profesionalitas dan inovatif.
“DPR mendukung upaya pemerintah dalam melakukan seleksi dan menempatkan SDM handal pada posisi yang tepat. Siapkan SDM yang berkualitas, karena kedepan tantangan birokrasi makin kompleks,” terang Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Desember 2020.
Ditegaskan Azis, revolusi teknologi 4.0 (sistem teknologi digital) mengharuskan seluruh Kementerian, Lembaga, bahkan Pemerintah Daerah menempatkan SDM yang mampu bekerja cepat, sesuai dengan terapan tekhnologi dan perkembangannya.
Seorang PNS tidak lagi berkutat pada satu sisi atau pekerjaan linier. Abdi negara dituntut memiliki kompetensi soft skill (nonteknis). Ini sejalan dengan revolusi teknologi 4.0 yang secara jelas berpengaruh terhadap pekerjaan dan tempat kerja.
“Arus teknologi makin deras. Tentu akan berpengaruh pada perubahan sistem atau pola interaksi kerja, waktu dan tempat bekerja itu sendiri. Artinya, kompetensi PNS bukan hanya piawai dalam hal teknis. Namun yang juga memiliki keterampilan nonteknis,” jelas Azis.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menambahkan, kemampuan PNS yang dibutuhkan tentu bukan sebatas melek tekhnologi. Tetapi dituntut memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis dan dituntut kreatif.
Hal ini yang ditegaskan Presiden Joko Widodo berulang-kali ketika berbicara birokrasi dan tantangan kedepan. PNS harus berorientasi pelayanan, memiliki kemampuan negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.
“Maka untuk menjembatani gap (jarak) antargenerasi yang kerap muncul, perlu kebesaran jiwa generasi old untuk memahami generasi zaman now,” tandas Azis.
Tentu saja, lanjut Azis, kombinasi yang dilakukan tidak ada gap dalam menyatukan dua generasi yang ada di lingkungan birokrasi.
“Tidak ada yang salah, jika memberikan ruang dan kesempatan. Akan lebih mudah jika generasi yang tua memahami yang muda. Sebaliknya demikian,” saran Azis.
Selain kemampuan, Azis Syamsuddin juga berharap, di tahun 2021 pemerintah kembali memprioritaskan penempatan pegawai di daerah terpencil.
Pasalnya DPR kerap mendapatkan laporan di beberapa daerah, khususnya perbatasan dengan negara serumpun, terjadi ketimpangan pegawai.
Pemenuhan kebutuhan yang paling dominan yakni tenaga pendidik, tenaga medis, penyuluh pertanian, hingga kebutuhan yang disesuaikan pada daerah masing-masing.
“Kami yakin, Kemenpan-RB dapat memformulasian hal ini. Agar pelayanan pada sektor-sektor penting itu dapat dipenuhi secara bertahap,” pungkasnya. (*)
