Buka Pelatihan SIPD, Wali Kota Parepare Ingatkan Kunci Tak Terseret Hukum, Tidak Boleh Transaksi Tunai

MAKASSAR, suaraya.news — Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe membuka resmi Pelatihan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di Hotel Novotel, Makassar, Kamis, 8 April 2021.

Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Sekda H Iwan Asaad, para Asisten, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) H Jamaluddin Achmad, para Kepala SKPD, dan jajaran pejabat lingkup Pemkot Parepare hadir dalam pembukaan pelatihan SIPD.

Wali Kota Taufan Pawe dalam sambutannya mengatakan, pelatihan ini diharapkan mampu menyatukan asa atau harapan sehingga tata kelola pemerintahan tetap pada jalur yang benar.

“Melalui kegiatan seperti ini, seluruh asa setiap SKPD disatukan sehingga muncul tata kelola pemerintahan yang sesuai kita harapkan,” harap Taufan Pawe.

“Tidak boleh tidak satu asa karena kalau hilirnya salah maka seluruhnya akan berdampak,” pesan Wali Kota bergelar doktor ilmu hukum ini.

Taufan mengingatkan, agar seluruh Kepala SKPD atau pengguna anggaran harus mengetahui aturan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan.

“Tidak ada lagi bendahara yang mengeluarkan dana secara tunai. Kalau kita tidak ingin dipanggil pihak berwajib, maka kata kuncinya tidak boleh ada pembayaran secara tunai. Harus non tunai,” tegas Wali Kota berlatar belakang praktisi hukum ini.

Karena itu, dia menekankan, jangan sekali sekali menyimpang dari prosedur yang ada. “Kalau ada pengguna anggaran yang menyimpang, maka jangan harap kita raih WTP,” imbuh Taufan.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini menekankan kepada seluruh pengguna dan pengelola anggaran, eselon II, wajib hukumnya mencermati bahwa tata kelola keuangan dan proses tata kelola penyelenggara pemerintahan harus penuh dengan kehati-hatian.

“Jadi ada dua muara dalam arahan ini. Pertama adalah konsistensi dan yang kedua adalah Istiqomah. Dalam konten ini, jika tidak bersesuaian dengan aturan, maka jangan laksanakan,” ingat Wali Kota yang sudah meraih 186 penghargaan ini.

Kegiatan yang diadakan BKD Parepare ini melibatkan narasumber berkompeten, yakni tenaga ahli pemerintahan yang kapabel di bidangnya Prof Dr Arifuddin hingga deputi kementerian pusat. (*)