PAREPARE, suaraya.news — Puluhan kepala sekolah, guru, dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan dukungan kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare, Arifuddin Idris.
Dukungan terbuka secara tertulis ini disuarakan di Disdikbud Parepare, Sabtu, 7 Desember 2019.
Kepala UPTD SMPN 1 Parepare yang juga Ketua PGRI Cabang Bacukiki Barat, Makmur MPd yang mewakili puluhan Kepsek dan guru serta anggota PGRI menegaskan, dukungan ini untuk menguatkan bahwa Plt Kadisdikbud bahkan Wali Kota Parepare, tidak pernah mengintervensi PGRI untuk tidak mengirim kontingen guru ke Pekan Olahraga (POR) PGRI Sulsel di Barru.
“Bukan Pak Kadis, bukan Pak Wali Kota, tapi inisiatif kami sendiri tidak ke POR PGRI, karena ketidaktransparanan dan akuntabilitas pengurus DPD II dalam pelaksanaan POR sebelumnya di Bantaeng dan Malili,” ungkap Makmur.
Pada dua POR PGRI Sulsel yakni di Bantaeng pada 2015 dan Luwu Timur (Malili) 2017, panitia lokal bentukan DPD II PGRI Parepare tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan dana.
Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas ini, membuat sebagian besar anggota PGRI Parepare tidak ingin lagi terlibat dalam keikutsertaan ke POR PGRI Sulsel di Barru 2019.
“Kami tidak ingin lagi terjebak jatuh ke dalam lubang yang sama. Karena terkesan pengurus DPD II membentuk kepanitiaan boneka. Tidak ada transparansi berapa uang masuk dan berapa yang keluar, supaya kita jangan dikibuli. Nah, menghindari konsekuensi di kemudian hari, kami tidak ingin lagi terlibat pada POR di Barru,” tegas Makmur.
Makmur yang kerap menjadi panitia pada dua POR sebelumnya, mengaku tidak tahu sama sekali soal penggunaan dana. Padahal pendanaan bersumber dari APBD dan sumbangan atau pungutan dari anggota PGRI termasuk guru sertifikasi.
“Di POR Bantaeng, ada bantuan dari APBD Rp75 juta ditambah sumbangan dari anggota PGRI. Di POR Lutim, ada dari APBD Rp100 juta ditambah sumbangan atau pungutan dari guru sertifikasi. Bahkan kabarnya pungutan itu sampai Rp80 juta. Kalau bantuan APBD jelas peruntukannya yakni untuk konsumsi, transportasi, dan kostum. Nah, yang sumbangan itu ke mana, tidak ada pertanggung jawabannya,” beber Makmur.
Ironisnya, kata Makmur, kalaupun ada pertanggungjawaban, itu bukan panitia melainkan pengurus DPD II PGRI, antara ketua dan bendahara. Yang menjadi pertanyaan karena Ketua DPD II (Anas Aziz) dan Bendahara DPD II (Hj A Hestiawaty) adalah pasangan suami istri.
Karena itu, Makmur bersama 92 orang yang bertanda tangan menyatakan dukungan ke Plt Kadisdikbud menekankan, tidak percaya lagi pada kepengurusan DPD II PGRI Parepare.
Hal sama diungkap Ketua Panitia Lokal Parepare ke POR PGRI Bantaeng 2015, Tajrin. Mantan Kepala SMAN 2 Parepare itu menyatakan dukungan kepada Plt Kadisdikbud untuk menuntaskan masalah ini, serta ikut mendukung penolakan anggota PGRI Parepare ke POR di Barru.
“Saya ketua panitia waktu itu, bahkan tidak tahu menahu soal penggunaan anggaran. Bahkan kabarnya anggota kontingen dijanji transpor tapi sampai sekarang tidak ada,” imbuh Tajrin.
Penekanan sama diungkap Ketua Panitia Lokal Parepare ke POR PGRI Lutim 2017, Masrun.
Kepala SDN 5 Parepare ini pun mengaku tidak mengetahui pemasukan dan pengeluaran panitia selama di Lutim.
“Kabarnya ada uang terkumpul sampai Rp80 juta. Makanya, saya minta daftar nama penyumbang itu untuk mencocokkan pemasukan dan pengeluaran dana, agar saya pertanggung jawabkan dana yang saya pinjam di bendahara (bendahara panitia dan DPD II satu orang, red) sebesar Rp30 juta. Tapi sampai sekarang tidak ada,” ungkap Masrun.
Plt Kadisdikbud Arifuddin Idris menyatakan terima kasih atas dukungan tertulis secara terbuka dari para Kepsek, guru, dan anggota PGRI itu.
“Ini bentuk dukungan terbuka kepada kami terkait tudingan dari pengurus DPD II PGRI Parepare, bahwa kami mengintervensi guru agar tidak berangkat ke POR di Barru. Itu sama sekali tidak benar. Dukungan ini murni, tidak ada intervensi terkait kewenangan saya sebagai Plt Kadisdikbud. Buktinya, ada dukungan datang dari guru SMA,” tandas Arifuddin. (*)
