PAREPARE, suaraya.news — Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mempercepat penanganan stunting di Parepare. Melalui kolaborasi antar SKPD diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi stunting.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan stunting di ruang rapat Bappeda Kota Parepare, Rabu, 29 Juli 2020.
Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang mewakili Kepala Bappeda mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut terhadap surat edaran Gubernur Sulsel terkait pencegahan dan penanggulangan stunting di Provinsi Sulsel.
“Dalam rapat ini lebih kepada penekanan terhadap komitmen Pemkot dalam percepatan penangangan stunting,” kata Dede.
Dede mengemukakan, pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi terpadu. Sehingga peran serta SKPD teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dinas lainnya sangat penting.
“Makanya segera akan dibentuk Tim Gugus Pencegahan Stunting yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Parepare,” ungkap Dede.
Dede mengungkapkan, berdasarkan data Provinsi Sulsel pada 2018 persentase stunting di Parepare sebesar 23,3 persen. Namun mengingat telah banyak yang telah dilakukan oleh SKPD teknis terkait stunting, diperkirakan persentase tersebut telah turun.
“Namun langkah-langkah konkret seperti kegiatan P2L (Pemanfaatan Pekarangan Lestari) dan Rumah Pangan Kita untuk orang miskin yang kesemuanya kegiatan itu milik Dinas Ketahanan Pangan perlu dukungan lebih serius lagi dari berbagai pihak sehingga pencegahan stunting bisa lebih maksimal,” harap Dede.
Menurut Dede, pencegahan persalinan dini pun masih perlu edukasi dan sosialisasi sehingga ke depan tidak ada lagi ibu hamil di bawah usia 20 tahun. Mengingat persalinan di bawah usia tersebut sangat riskan melahirkan anak-anak stunting. “Jadi kolaborasi antar SKPD sangat penting mendukung kesuksesan program ini,” tandas Dede.
Rapat dipimpin Asisten I Pemerintahan dan Kesra Hj Amina Amin, diikuti Kepala Bappeda, Samsuddin Taha, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Dr Hj Halwatia dan Kabid Pelayanan, Promkes dan SDK Dinkes, Kasna, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Muh Nur, Kabag Hukum, Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas PPKB, Kemenag, Kecamatan, dan Dinas PKP. (*)
