PAREPARE, suaraya.news — Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020. Enam fraksi sepakat untuk membahas RAPBD dengan sejumlah catatan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Yusuf Lapanna, mengatakan, pembahsan RAPBD harus dilakukan secara prosedural yang berlaku, perhatikan tingkat ketergantungan anggaran dari pusat dan tidak sekadar belanjakan anggaran. Tapi harus efektif dan efisien.
Selain itu, Yusuf Lapanna, menyinggung BPHTB dan penempatan pejabat di SKPD, sarana air besrih, dan belum adanya objek wisata yang fokus termasuk Goa Kalelawar belum mendapatkan perhatian serius.
“Fraksi Gerindra menyetujui RAPBD dibahas, namun memberikan catatan tentang pembangunan infrastruktur termasuk anggaran pembangunan lanjutan anggaran RS Hasri Ainum Habibie, patung kuda, jembatan penyeberangan rumah jabatan,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Golkar Hj Indriasari Husni, menyinggung soal Silpa tahun sebelumnya. Program pembangunan daerah selayaknya dilakukan dengan penuh pencermatan. “Fraksi Golkar siap membahas RAPBD tahun 2020 dengan tetap mengalokasikan anggaran untuk ksejahteraan rakyat,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Nasdem, Hj Asmawati Zainuddin mengatakan, fraksinya bersedia membahas RAPBD 2020.
Namun dia meminta dijelaskan tentang masih ada kepala OPD yang dijabat pelaksana tugas (Plt), pejabat dinonjobkan perlu ada pertimbangan rasional, kecuali bila ada masalah hukum, permudah investasi, pajak 10 persen restoran, hotel, dan warkop dapat ditinjau kembali.
Selain itu, tenaga honorer dibuatkan SOP agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Juru Bicara Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD), Hj Apriani mempertanyakan RAPBD 2020 yang mengalami penurunan.
Penurunan itu, perhatikan taat azas, anggaran dan adminstrasi. Juru Bicara Fraksi Demokrat, H Yangsmid Rahman pertanyakan anggaran yang berkurang. Namun, fraksinya bersedia membahas RAPBD dan minta diperhatikan pembangunan drainase.
Juru Bicara Fraksi Fakar, Ir Ibrahim Suanda, mengeluhkan, fraksinya belum menerima draf KUA PPAS dan minta dikelola Dana Insentif Daerah (DID) dengan baik, kontribusi PAD belum maksimal. Ia meminta, dimaksimal sektor parkir dan pasar.”Kami setuju bahas RAPBD 2020, dengan catatan,” katanya. (*)
