PAREPARE, suaraya.news — Ribuan penerima bantuan iuran (PBI) yang selama ini ditanggung dari APBD Kota Parepare akan beralih ke PBI APBN.
Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, ada 6852 PBI APBD Parepare yang diakomodir oleh PBI APBN atau ditanggung oleh pemerintah pusat.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi sinkronisasi data PBI Pemkot Parepare dengan BPJS Kesehatan di ruang rapat Bappeda Parepare, Kamis, 2 April 2020.
Rapat dihadiri lengkap oleh Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha, Sekretaris Bappeda Zulkarnaen, Kabid Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Dede Alamsyah Wakkang, Kabid Promkes dan Kesmas Dinas Kesehatan Parepare, Bidan Kasna yang mewakili Kadis Kesehatan, Hanise dari Dinas Sosial Parepare.
Dari BPJS Kesehatan hadir langsung Kepala BPJS Kesehatan Parepare, Mustafa dan jajaran.
Kabid SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede A Wakkang menjelaskan, rapat membahas perapihan data menyikapi peralihan PBI APBD ke PBI APBN.
Berdasarkan data yang diberikan oleh BPJS, ada 6852 PBI APBD yang diakomodir oleh PBI APBN. Hal ini tentunya sangat membantu Pemkot dalam hal mengcover warganya yang belum ditanggung oleh BPJS,” ungkap Dede.
Karena itu, kata dia, perlu koordinasi antara Pemkot dan BPJS untuk memperoleh data seberapa banyak warga Parepare yang bisa diakomodir oleh dana APBD setelah 6.852 PBI ditanggung oleh pemerintah pusat.
Dede mengemukakan, hal ini memberikan angin segar kepada warga yang belum ditanggung oleh PBI APBD untuk diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Ada kurang lebih 11.535 warga Parepare yang masuk dalam DTKS/BDT perlu untuk divalidasi NIK melalui Dinas Capil agar disinkronkan datanya sehingga dapat mengisi PBI APBD dimaksud,” terang Dede.
Dalam rapat juga terungkap, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Parepare telah menganggarkan senilai Rp23 miliar untuk mengakomodir PBI APBD.
Dinkes pun yakin anggaran itu dapat tepat sasaran dengan penambahan kurang lebih 11.535 warga ditambah estimasi 2.800 bayi yang akan lahir tahun ini. (*)
